Arsip Tag: demokrasi

Reformasi Politik Tanpa Revolusi Budaya Adalah Pekerjaan Sia-sia

image from shutterstock
Sejak reformasi 98 kita telah mengalami pergantian kekuasaan (baca presiden) sebanyak empat kali. Mulai dari Habibie, Gus Dur, Megawati sampai SBY. Penting untuk diingat bahwa turunnya Soeharto membawa benih budaya baru, yaitu penurunan paksa seorang presiden. Sejak saat itu tak henti-hentinya bangsa kita penuh dengan kegaduhan politik. Demonstrasi lebih sering dilakukan seiring dengan wacana demokrasi yang berkembang pesat. Mulai dari guru SD, petani, buruh, karyawan dan mahasiswa, semua menjadi akrab dengan demonstrasi. Tidak jarang demonstrasi tersebut malah berujung pada konflik kekerasan. Demonstrasi di peringatan setahun SBY-Boediono merupakan contoh aktual fenomena tersebut . Kebebasan berpendapat begitu luas sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis tampak tinggal selangkah ke depan, seandainya bangsa ini siap menerima anugerah itu.
Ketidaksiapan bangsa ini dianalogikan beberapa tokoh sebagai ketidaksiapan menampung aliran sungai demokrasi yang sekian lama terbendung kemudian secara tiba-tiba terbuka lebar. Air mengalir liar tanpa kendali. Ibarat air yang semestinya menghidupi para petani justeru menjadi sumber mala petaka karena merusak kehidupan petani sebagai simbol rakyat kecil. Terbuka lebarnya kran demokrasi juga melahirkan otonomi daerah yang dirasa beberapa ahli sudah cenderung kebablasan. Beberapa aturan yang terbit saling tumpang tindih atau bahkan bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. Demokrasi telah termaknai sebagai kebebasan yang sebebas-bebasnya, bahkan kalau mungkin bangsa ini tanpa pimpinan dan aturan. Pancasila sebagai landasan demokrasi terabaikan dan seolah terkriminalisasi yang mana menyebut Pancasila adalah bagian dari orde baru yang tidak layak dipertahankan.
Perlahan kita menyadari bahwa banyak masalah yang belum terselesaikan. Pendekatan politik dan hukum sudah terbukti kurang efektif dalam mempercepat tumbuh kembangnya bangsa ini. Korupsi masih tetap tinggi. Kesenjangan sosial masih lebar bahkan semakin lebar dengan meningkatnya pola kapitalistik dan konsumtif. Perilaku masyarakat bukan mengarah ke hal yang lebih konstruktif namun justeru menjauh dari apa yang dicita-citakan sebagai manusia indonesia seutuhnya. Pergaulan bebas, pola hidup serba instan dan berbagai kecurangan di berbagai sendi kehidupan seolah menjadi suatu kewajaran. Perilaku mengemudi merupakan cerminan kecil dari perilaku orang dalam hidup keseharian. Ketika di jalan saling berebut, saling serobot, dan hidup seperti dikejar ketakutan, begitu pula perilaku hidup di tengah-tengah masyarakat. Takut gagal, takut miskin, takut kalah, dan semua jenis ketakutan yang mendorong setiap orang untuk membabi buta bertahan hidup.
Pertanyaan bagaimana membangun masyarakat indonesia yang berpancasila, yaitu masyarakat yang berketuhanan, menjunjung tinggi kemanusiaan, memiliki nasionalisme, mengutamakan musyawarah dan mufakat, serta berkeadilan sosial, menjadi mendesak untuk dijawab. Pendekatan politik, hukum dan beberapa mainstream agama selama ini, dalam tanda petik, menggunakan asumsi bahwa manusia perlu diatur karena buruk dan jahat. Kita lupa bahwa setiap manusia senantiasa menyimpan niat baik, paling tidak niat berbuat baik bagi orang-orang yang di cintainya. Inilah modal awal bahwa kehidupan ini masih bisa terus ditumbuhkembangkan. Pendekatan budaya menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan dalam rangka memelihara dan memberi makna baru dari niat baik setiap orang. Sebagaimana dikatakan Herskovits dan Malinowski bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam budaya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat (Edward Burnett Tylor), yang merupakan hasil karya cipta, rasa dan karya masyarakat (Selo Soemardjan).
Budaya yang baik akan menghasilkan proses (politik) dan hasil politik yang baik. Begitu juga budaya yang baik akan menghasilkan proses dan produk hukum yang baik. Menumbuhkan budaya malu berbuat curang akan menghasilkan budaya menghormati karya orang lain, sesederhana apapun karya yang dihasilkan orang lain. Budaya memberi arti lebih pada proses ketimbang hasil. Dampaknya, budaya dalam proses politik menjadi lebih penting dan bermakna ketimbang menjadi sekedar formalitas yang direkayasa. Budaya juga akan membuka pemikiran masyarakat untuk menjadi lebih cerdas dalam setiap tahapan proses politik. Masyarakat tidak hanya sekedar menjadi obyek para politisi, tetapi subyek dari setiap proses politik itu sendiri.
Pada tataran yang lebih umum, budaya kerja sama dan gotong royong yang positif mendorong tumbuhnya budaya tidak takut. Persaingan global yang tampak kejam dengan pakaian individualisme dan materialisme semestinya dapat dibendung dengan kebersamaan, bukan pembinasaan antar komponen masyarakat sehingga dunia tampak seperti rimba belantara dengan gedung-gedung sebagai ganti pepohonan. Budaya persaingan yang sehat, mengaku kalah jika memang kalah secara fair memberi ruang tumbuhnya budaya ksatria. Budaya yang menghormati proses, diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan terhadap hasil dari proses-proses tersebut.
Memang, pembangunan budaya lebih lamban. Untuk itulah percepatan dengan revolusi budaya diperlukan. Sejarah di belahan dunia seperti di Korea Selatan, Cina, dan Jepang sudah membuktikan bahwa reformasi politik membutuhkan revolusi budaya. Tanpa revolusi budaya, reformasi politik hanya menjadi pekerjaan yang sia-sia.

Repost dari Note FB